SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah
negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara
benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466
pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016.
Sejarah
Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi
wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan
Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok
dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad
Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan
Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku
semasa era penjelajahan samudra. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah
oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia
merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat
negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya
alam untuk pemasukkan bagi negaranya
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin
perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di
masa kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena
perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan Internasional.
Kejayaan suatu kerajaan pada saat itu dinilai
dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Kerajaan
yang berada di daerah Sumatra memperoleh pendapatan dari sektor perniagaan atau
perdagangan, sedangkan Kerajaan yang berada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan
dari sektor pertanian dan perniagaan atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang
berpengaruh bagi perkembangan ekonomi di masa itu.
Sejarah
Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum
Kemerdekaan
Indonesia
sangat kaya akan rempah-rempah, hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Negara-negara tersebut yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan
karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa Penjajahan Belanda,
selama 350 tahun, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk
mengatur Hindia-Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antara pedagang
Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Namun, pada tahun
1795, VOC dibubarkan karena dianggap
gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia belanda. Kegagalan itu disebabkan
karna selalu memakan biaya yang besar, seperti peperangan yang terus menerus,
penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi, pembagian
deviden kepada para pemegang saham walaupun kas defisit.
· Culturstelstel
(Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1836
atas inisiatif Van Den Bosch tujuannya memproduksi berbagai komoditi yang
diminta di pasar dunia. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi tidak
untuk masyarakat Indonesia. Karena sistem ini, masyarakat Indonesia menjadi
sangat menderita, karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman
komoditas ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif dari
sistem ini, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenal tata cara menanam tanaman
komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya
taraf hidup.
·
Sistem Ekonomi
Pintu Terbuka (Liberal) terjadi
karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib
warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik, masyarakat
Indonesia malah menjadi semakin tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang
tidak diperlakukan layak.
Pada masa penjajahan Inggris,
Inggris menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, masyarakat
Indonedia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India.
Pada masa penjajahan militer Jepang,
menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju
Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam
struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama.
2. Masa Orde Lama
a) Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi
keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang
lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman
nasional. Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan (kasimo
plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi
de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
(Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b) Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti
pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak
atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini,
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun
lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank
diatas 25.000 dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter.
3. Masa Orde Baru
Pada
awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila.
Hasilnya,
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara
fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis
yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang
paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama
ekonomi.
4.
Masa
Reformasi
a) Kepemimpinan
B.J. Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober
1999)
Belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru, hingga
sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat
diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi,
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi
masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Sejak krisis moneter
yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan
swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan
mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah
pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu
sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para
pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji
sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang
mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Kondisi perekonomian
semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok
sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik
tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini
adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan Negara
Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan
kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agrasis
dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dan ujung-ujungnya
masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula beban
pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan
rakyat.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman B.J. Habiebie, untuk menyelesaikan krisis moneter dan
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
·
Merekapitulasi
perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian.
·
Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah.
·
Menaikan nilai
tukar rupiah.
·
Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
·
Mengesahkan UU
No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat.
·
Mengesahkan UU
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b)
Kepemimpinan Abdurrahman
Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada pertengahan tahun
1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangi oleh partai demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya cukup
mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR
dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH
Abdurrahman Wahid atau di kenal dengan sebutan Gusdur terpilih sebagai presiden
RI ke 4 dan Megawati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 oktober menjadi akhir
akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gusdur yang sering
di sebut juga pemerintah reformasi.
Dalam hal ekonomi,
dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia mulai
menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak
jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses
pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan
hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga
(SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah
mulai stabil.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman Gusdur, pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid
pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari
keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya
mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
c) Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20
Oktober 2004)
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk
mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta
penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran hutang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
·
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual
beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang
Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset
telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
d) Kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014)
Kebijakan kontroversial
pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya
harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua
yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT
tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan
masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
dalam negeri.
e) Kepemimpinan
Joko Widodo (20 Oktober 2014-sekarang)
Pemerintahan pada masa Jokowi melakukan transformasi
fudamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa
kebijakan yaitu:
·
Mengubah ekonomi yang berbasis
konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.
·
Tepat sasaran untuk mengatasi
kemiskinan.
·
Mendorong pembangunan yang merata di
luar pulau jawa.
·
Pengurangan terhadap subsidi BBM
yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja
pusat dan pembangunan daerah tertinggal.
·
Pemerintah meletakan fondasi
pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktifitas, dan
kemakmuran rakyat.
Dalam
menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket
kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga
isi paket kebijakan itu yaitu:
·
Kebijakan 1 : Menggerakan ekonomi,
mengembakan ekonomi makro yang kondusif, melindungi masayarakat yang
berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi perdesaan.
·
Kebijakan 2 : keringanan pajak,
kemudahan perizinan investasi, penurunan pajak bunga deposito.
·
Kebijakan 3 : penurunan harga bbm,
peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit usaha rakyat.
SUMBER
Kelompok : 2
Anggota : Ananda
Hasha Salsabila (20216733)
Novi
Octaviyanti (25216489)
Wisam
Kusumahadi Putra (27216685)
